Home » , , , » MAKALA Perspektif Hubungan Bilateral Indonesia – Australia Dalam Perspektif Hubungan Ekonomi

MAKALA Perspektif Hubungan Bilateral Indonesia – Australia Dalam Perspektif Hubungan Ekonomi

Written By Nasib Natal Pakpahan on Sunday, December 13, 2015 | 7:23:00 AM



BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Akhir – akhir ini permasalahan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks. Mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Diantara isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara di dunia tersebut, isu ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sebab, Masalah ekonomi tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa akan tetapi menyangkut transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya Semakin kompleksnya kebutuhan suatu negara, hampir tidak satupun Negara mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Sehingga hal yang lazim disaksikan adalah adanya kerjasama antar negara baik dengan negara tetangga, negara dalam satu kawasan maupun negara yang ada di kawasan lainnya. Misalnya kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang ekonomi politik. Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Hubungan antara Indonesia dan Australia mempunyai sejarah yang panjang. Dalam beberapa literatur sejarah dijelaskan bahwa para nelayan Bugis dan Makasar secara teratur berlayar ke perairan Australia sebelah utara setidaknya sejak tahun 1650. Pelayaran ini dimulai pada masa Kerajaan Gowa di Makasar tahun 1950an. Para pelaut Makassar dan Bugis ini menyebut Tanah Arnhem dengan sebutan Marege dan bagian daerah barat laut Australia mereka sebut Kayu Jawa. Para pelaut yang datang ke Australia tersebut bertujuan untuk mencari ikan yang akan dibawa pulang ke Indonesia kemudian di jual kembali maupun diekspor ke negara lain. Orang-orang Aborijin pun banyak yang bekerja dan ikut berlayar bersama nelayan tradisional Indonesia pada saat itu. Mereka juga mempelajari dan mengikuti beberapa kebiasaan nelayan tradisional Indonesia tersebut. Misalnya, cara mengisap tembakau dan menggambar perahu. hingga saat ini masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan disekitar perairan Australia[1].
Hubungan negara bertetangga Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal ini dipicu oleh berbagai masalah seperti masalah Timor Timur pada 1999, peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia yang membuat hubungan bilateral Indonesia-Australia terganggu. Di sisi lain, berbagai bentuk kerja sama ekonomi, keamanan, pariwisata dan sebagainya menguatkan hubungan bilateral kedua negara. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia. sebab secara geografis kedua negara tersebut berdekatan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara Anggota ASEAN. Meskipun Indonesia hanya berada pada tingkat ke-11 mitra dagang Australia, Indonesia adalah negara ASEAN terbesar dari segi jumlah populasi dan luas wilayah sehingga dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi Australia[2]. Australia memberikan bantuan dalam bidang pendidikan kepada Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Setiap tahun pemerintah Australia memberikan bantuan kepada lebih dari 250-300 mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 di Australia. bahkan Australia telah membantu berbagai
pembangunan infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia.
Cerminan pentingnya Indonesia bagi Australia salah satunya tergambar dalam buku putih urusan luar negeri dan pertahanan tahun 1997. Buku tersebut menegaskan bahwa hubungan Indonesia Australia selalu penting. Posisi strategis Indonesia menjembatani rute perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN. Populasi dan posisi Indonesia di Asia Tenggara menyebabkan pembangunan kemitraan bilateralnya patut untuk diperhitungkan. Kerja sama telah berkembang baik dalam bidang ekonomi, teknis, pendidikan dan budaya yang luas. Indonesia dan Australia sepakat untuk membuka lebar hubungan kerja sama bilateral kedua negara, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. Dengan terbentuknya Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand menjadikan landasan bagi peningkatan dan penajaman hubungan bilateral perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka FTA bilateral.
Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang unik ( Nini Salwa Istiqamah .pdf ) dikatakan demikian karena dalam menjalin kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda di antara keduanya dalam satu sisi kerjasama yang kuat dapat mempererat hubungan di antara kedua negara tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan kerenggangan di antara kedua negara tersebut. Hal ini dapat terjadi di karenakan perbedaan ideologi politik, budaya, dan ras, serta tingkat pembangunan dan teknologi yang sedang berkembang. Pasang surut hubungan kedua negara inilah yang menjadi alasan tersendiri mengapa hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga ini di katakan sebagai hubungan yang unik. Melihat latar belakang masalah tersebut, disini penulis akan membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Australia selama masa Perdana Menteri Kevin Rudd sejak 2007 hingga peralihan kekuasaannya dan persaingannya dengan Julia Gillard yang saling merebutkan kekuasaan meskipun dari partai yang sama yaitu Partai Buruh.

B.     Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Hubungan bilateral Australia – indonesia dalam perspektif hubungan ekonomi politik , maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan mengenai hubungan bilateral tersebut yang ada dalam penelitian ini adalah berbicara tentang sejauh mana segala kebijakan – kebijakan yang telah dibuat dalam hubungan bilateral indonesia – australia pada masa tahun 2007 sampai tahun 2013 atau di masa pemerintahan presiden Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo bambang yudhiyono.

C.     Batasan masalah
Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasannya maka penulis memberikan batasan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka di dalam penelitian atau makalah ini penulis hanya membuat batasan masalah terhadap perspektif hubungan bilateral indonesia – Australia dalam hubungan ekonomi politik sejauh tentang  kerjasama kedua Negara baik pada masa pemerintahan presiden SBY dan pemerintahan di Negara Australia. penulis membuat batasan ini karena disangkutpautkan dengan kebijakan ekonomi politik luar negeri dengan Australia pada saat ini.

D.    Rumusan masalah
Setelah dijelaskan identifikasi dan batasan masalah pada penelitian penulis, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah antara lain :
a.       Bagaimana hubungan bilateral indonesia – australia pada dewasa ini ?
b.      Bagaimana kebijakan yang dibuat indonesia – australia dalam hubungan bilateral ekonomi politik ?

E.Tujuan Penelitian
Secara garis besar, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :
1. Mengetahui kebijakan yang dibuat indonesia – australia dalam menjalin hubungan bilateral ekonomi politik.
2. Mengetahui bagaimana hubungan bilateral indonesia – australia pada dewasa ini.
3.Menganalisis Prospek kerjasama Australia-Indonesia dalam hubungan bilateral ekonomi politik.

F.Manfaat penelitian
Dengan adanya hasil penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan :
1. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang ekonomi politik
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi, pembelajaran dan pertimbangan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional utamanya dalam kajian kerjasama bilateral antara 2 (dua) Negara.
3. Penelitian memberikan gambaran dan wawasan lebih luas lagi terutama dalam ekonomi politik luar negeri dalam hubungan internasional hubungan bilateral khususnya antara dua Negara tetangga ini.


BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.Kerangka Teoritis
Dalam mengkaji hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Australia tentunya dibutuhkan konsep dan teori untuk menganalisis. Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori kerjasama internasional. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa hampir semua negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga perlu bekerja sama dengan Negara lain. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional”.Kerjasama dalam konteks hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu. Kerjasama bilateral antara dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing.
Sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau beberapa negara. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia merupakan salah satu bentuk hubungan bilateral. Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”. Sedangkan Juwondo mendefinisikan hubungan bilateral sebagai berikut : Hubungan bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu. Hubungan bilateral memiliki beberapa kelebihan antara lain kerjasama ini cenderung mudah dilakukan karena negara yang terlibat hanya 2 (dua) dan aturan tidak begitu kompleks. Hasil dari kerjasama bilateral pada umumnya menghasilkan sebuah transaksi yang berulang-ulang melalui aktifitas perdagangan dan investasi. internasional. Secara umum, Dalam ekonomi politik internasional dijelaskan mengenai motivasi pemberian bantuan luar negeri ini, seperti dikutip dalam buku Ekonomi Politik Internasional: Studi Pengenalan Umum, Yanuar Ikbar mengatakan bahwa alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu, terutama adalah self interest politik, strategi dan ekonomi. Sekalipun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral, bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan pihak lain. Namun demikian sulit ditemukan bukti-bukti sejarah perkembangan bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan bahwa negara donor atau institusi-institusi kredit internasional membantu tanpa mengharapkan keuntungan tertentu.
 Kerjasama internasional dapat terjadi karena setiap negara tidak bisa hidup sendiri, sehingga setiap negara akan menjalin kerja sama dengan cara tukar-menukar barang produksi. Kerjasama internasional merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi antarnegara. Setiap negara di dunia semakin sadar akan perlunya kerja sama antarbangsa, tidak hanya terbatas pada perdagangan saja, akan tetapi meluas pada usaha-usaha untuk ikut aktif dalam pembangunan ekonomi. Atas kesadaran tersebut, maka banyak muncul bermacam-macam lembaga kerja sama ekonomi baik dalam bentuk bilateral regional, maupun internasional. Ekonomi internasional adalah ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi Internasional adalah Sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan Ekonomi Internasional (Eksport-Import) yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi (Swasta maupun Pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar negara.
  
B. Kerangka Berpikir
Dalam penelitian ini menggunakan konsep dan teori kerjasama internasional antara indonesia – Australia dalam hubungan bilateral khususnya bagian ekonomi politik antar dua Negara bertetangga ini. Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik, seolah-olah ekonomi politik itu sama dengan politik ekonomi. Bahkan cenderung dalam pendefinisian ekonomi politik diartikan secara kata perkata atau digunakan untuk menganalisa dua bidang kajian yaitu ekonomi dan politik. Padahal analisa ekonomi politik bukanlah analisa yang mendikotomikan antara ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Wilayah kajian ekonomi dan politik terpisah jauh sehingga sulit untuk menyatukan dua bidang tersebut. Menurut Erani perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan didalam masyarakat adalah given. Merujuk dari apa yang dipaparkan oleh Erani maka dapat di simpulkan bahwa ekonomi poitik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni.
Ekonomi Politik Internasional dalam Perspektif Liberal Ekonomi Politik Internasional Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang terpisah dalam studi akademisnya namun juga masih memiliki hubungan di antara keduanya. Politik seringkali dipengaruhi oleh aspek ekonomi dalam setiap pengambilan kebijakannya, begitu pula ekonomi yang tidak bisa lepas dari faktor politik dalam eksistensinya di suatu wilayah. International Political Economy atau Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan sebuah studi yang berkembang pada pertengahan kedua abad XX. Studi ini mengaitkan celah antara ekonomi dan politik dengan referensi khusus untuk struktur, proses, dan interaksi dalam level internasional (Evans & Newnham, 1998, hal. 271). EPI kontemporer didefinisikan sebagai hasil interaksi antara lingkungan politik dan ekonomi yang melibatkan aktor-aktor negara dan non-negara pada tingkat nasional dan tingkat internasional (Leiteritz, 2005, hal. 53).
Ekonomi dalam kerangka ideologisnya menentukan perspektif pertentangan bahwa individu harus memiliki kaitan dengan implikasi sistem pasar bagi masyarakat domestik dan internasional. Dari sini kemudian dikembangkan pendekatan dan teori untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam studi EPI. Para penstudi menghasilkan banyak teori untuk menjelaskan hubungan antara ekonomi dan politik, dengan empat pendekatan besar, yaitu merkantilisme, liberalisme, reformatif, dan Marxisme. Selain ini, ada pendekatan-pendekatan lain yang juga bisa menafsirkan fenomena interseksi ekonomi dan politik. Ideologi liberalisme yang berpandangan positif terhadap manusia mengilhami teori liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith memiliki asumsi bahwa ekonomi dan politik ada dalam lingkaran yang berbeda dan oleh karenanya  pasar seharusnya tidak diintervensi oleh politik (Gilpin, 1987, hal. 26). Ekonomi liberal merupakan doktrin dan serangkaian prinsip dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu (Gilpin, 1987, hal. 27).
Karena itu menurut Caporaso ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Karena itu secara umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik , baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang di introdusir oleh pemerintah. Karena itu harus dipahami bahwa pendekatan ini meletakan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya bahwa instrument-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisa dengan mempergunakan setting politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan didalam masyarakat adalah given. Merujuk dari apa yang dipaparkan oleh Erani maka dapat di simpulkan bahwa ekonomi poitik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Karena itu menurut Caporaso ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.[8]
Sejalan dengan Erani, Rachbini menegaskan bahwa yang dipelajari dalam ilmu ekonomi politik adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Proses ekonomi dengan pendekatan seting politik ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan politik maupun pendekatan ekonomi. Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.. Pendekatan ekonomi politik yang lebih komprehensif ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi ilmu ekonomi politik. Bahkan banyak pakar yang menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam menganalisa peristiwa dan fenomena yang tinggi kadar campuran ekonomi dan politiknya.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.    Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan kembali bagaimana hubungan bilateral antar Australia- RI dalam perspektif hubungan ekonomi politik dengan batasan pada pemerintahan presiden SBY di indonesia ( 2007- 2010 ) dimana menurut cresswell (1998) pendekatan kualitatif adalah suatu peoses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan fenomena alam dan masalah manusi. Karena metode penelitian kualitatif lebih bersifat pengujian dan pengembangan maka pengumpulan data bisa dengan wawancara ataupun observatif partisipatif.
Dan dalam penyelesaian hasil penelitian ini, penulis mengandalkan data – data primer dan sekunder sebagai acuan yaitu data – data yang yang sudah dipublikasi oleh pihak atau instansi lain. Data ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk dapat lebih memahami tentan hubungan kedua Negara bertetangga ini pada masa pemerintahan SBY di indonesia dan Kevin Rudd di Australia. Sumber – sumber tersebut dapat berupa jurnal , buku- buku yang berhubungan dengan topic, serta artikel – artikel yang mendukung, kemudian dari internet dan berita serta penerbit – penerbit lainnya.

B.     Tehnik Pengumpulan Data
Di dalam penelitian kualitatif terdapat latar belakan masalah yang diteliti dan alasan penelitian dilakukan, jadwal penelitian, tehnik pengumpulan data , rancangan prosedur analisa data, dsb. Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri yaitu untuk memperoleh data. Dengan demikian tanpa pengumpulan data , peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standart yang ditetapkan. adapun tehnik pengumpulan data di penelitian ini ialah dengan menyatukan data – data kepustakaan baik dari satu universitas hingga ke universitas lainnya untuk mencari sumber yang lebih banyak lagi, serta data dari artikel dan journal.

C.     Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah variabel dependent dan independent. dimana pada penelitian ini, penulis tidak hanya mengkaji tentang bagaimana kerjasama kedua Negara tersebut tetapi juga di sangkutpautkan dengan pada masa- masa pemimpin yang memengang kekuasaan dewasa ini, atau membahas juga perkembangan nya ataupun perbedaan yang terjadi.

D.    Tehnik Anaslisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan teknik ini, data yang relevan dikumpulkan kemudian sianalisis secara kualitatif atau studi literatur yakni dengan menghubungkan fenomena-fenomena yang satu dengan yang lainnya untuk menarik kesimpulan.


BAB IV
ANALISIS PEMBAHASAN
Politik luar negeri suatu bangsa dilakukan dalam rangka meraih tujuan nasionalnya (Morgenthou, 1993). Ini biasanya dicapai melalui berbagai instrumen kebijakan luar negeri, dan di era globalisasi seperti sekarang, efektivitas politik luar negeri suatu bangsa beserta instrumen kebijakan yang menopangnya tidak lagi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan konvensional, tetapi juga aktor-aktor baru yang melampaui lintas batas global. Di sini, ada batas-batas dalam system politik yang berasal dari lingkungan internasional dan global (Winarno, 2008) yang pada akhirnya berpengaruh terhadap “kinerja” sistem politik.
Indonesia dan Australia adalah dua negara dalam dua benua yang berbeda, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sendiri merupakan bagian dari Benua Asia yang terdiri dari berbagai pulau dan membentuk sebuah negara dengan jumlah penduduk ratusan juta orang, lain halnya dengan Australia yang merupakan benua yang berbentuk pulau yang memiliki wilayah yang luas dan terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan.  Indonesia memang memberi kesan khusus di bidang ekonomi, di antaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pesat yang terjadi pada l5 tahun terakhir sebelum terkena krisis moneter, kesempatan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut dan sebagai akibatnya meningkatkan taraf kehidupan. Khu:us hubungan perdagangan bilateral Australia dengan lndonesia, nilainya telah mencapai 3 miliar dollar Australia atau sekitar 462 triliun rupiah.
Australia dan Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya seperti komisi ekonomi untuk Asia dan Timur dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Kedua negara tersebut sudah dipilih sebagai anggota bukan parlemen Dewan Keamanan PBB untuk tahun 1973/1975. Ekonomi dapat berpengaruh dalam politik internasional, tidak hanya melalui bantuan luar negeri, namun menurut Holstiada beberapa teknik yang mampu mengubah sikap suatu negara terhadap negara lain seperti berikut ini :
1.Bea. Hampir semua barang buatan luar negeri yang dijual di dalam negeri akan dikenakan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, melindungi pengusaha dalam negeri dari persaingan dengan barang asal luar negeri, atau alasan ekonomi dalam negeri lainnya. Bea bisa digunakan secara efektif sebagai perangkat pembujuk atau sangsi, pada saat negara berusaha
memperoleh atau kehilangan pasaran penting untuk produk dalam negerinya yang disebabkan manipulasi fluktuasi.
2. Kuota. Untuk mengawasi impor beberapa jenis barang komoditi, pemerintah akan menetapkan kuota (penjatahan) daripada menentukan bea masuk (bea bisa ditetapkan untuk jenis barang yang masuk atas dasar kuota). Berdasarkan kebijakan seperti itu, para supplier biasanya mengirim barangnya dengan harga yang layak, tetapi diizinkan menjual barangnya dalam jumlah tertentu.
3. Boikot. Boikot perdagangan dilakukan oleh pemerintah dengan menghapuskan impor, baik barang komoditi tertentu atau semua jenis barang ekspor yang dijual oleh negara yang dijadikan sasaran kebijakan boikot. Pemerintah yang tidak memiliki perusahaan negara, biasanya akan melakukan boikot dengan mengharuskan importir swasta memperoleh surat izin untuk membeli barang komoditi dari negara yang diboikot. Jika importir tidak mengikuti keharusan tersebut, setiap barang yang dibeli dari luar negeri akan disita dan importir tersebut bisa dituntut.
4. Embargo. Pemerintah yang berusaha mencabut barang impor dari Negara tertentu, akan melarang para pengusaha dalam negeri melakukan transaksi dengan lembaga perdagangan dari negara yang dikenakan embargo. Tindakan embargo dapat dilakukan terhadap jenis barang tertentu, seperti komoditi strategis atau seluruh jenis barang yang biasa dijual oleh para pengusaha dalam negeri ke negara yang dikenakan embargo.
Salah satu tantangan yang muncul dalam hubungan kedua negara adalah bagaimana kedua negara menghormati apa yang termaksud dalam Lombok Treaty serta nelayan Indonesia yang kerap kali di tangkap di perairan Australia. selain itu, titik terlemah dari hubungan Indonesia dan Australia sebenarnya terletak pada hubungan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan Ikarar Nusa Bakti, alasan mengapa titik terlemah hubungan kedua negara adalah bidang ekonomi karena keduanya belum berimbang dalam bidang perdagangan. Indonesia masih mengalami defisit dalam hal perdagangan dengan Australia. Indonesia merupakan tujuan Ekspor kedealapan bagi Australia, sementara Australia hanya berada di urutan kesebelas tujuan ekspor Indonesia.Hal tersebut di atas menjadi peluang untuk mencari terobosan baru dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi perekat hubungan kedua negara. peluang kerjasama Indonesia-Australia juga masih terbuka lebar dalam bidang ekonomi, social-budaya, pendidikan dan sebagainya.
Kebijakan Era pemerintahan Presiden SBY di indonesia dan Kevin Rudd di Australia kerjasama bilateral antar australia dan indonesia juga tidak bisa lepas dari bidang ekonomi, berbagai bentuk kerjasama dimaksudkan untuk kemajuan perekonomian bangsa. Hubungan kerjasama kedua negara kian penting, meningkatnya kerja sama di bidang ekonomi ini bisa di lihat pada tahun 2007-2008, ekspor australia ke indonesia tercatat us$ 4,5 miliar. Impor australia dari indonesia mencapai us$ 5,3 miliar. Indonesia menempati posisi ke-11 sebagai mitra dagang australia, dengan pangsa pasar 2,2 persen. Australia sendiri berada di posisi ke-8 tujuan ekspor indonesia, sedangkan indonesia menempati posisi ke-9.
Tsunami yang melanda nangroe aceh darussalam (nad) memberikan kerugian yang sangat banyak bagi indonesia, pembangunan demi pembangunan dilakukan oleh indonesia secara bertahap. Era kevin rudd, australia akan membantu meneguhkan penguatan pembangunan lima tahun dengan indonesia untuk membantu menangani kemiskinan dan memajukan perdamaian, stabilitas, serta kemamuran kawasan. Program pertama yang didanai dalam kemitraan pembangunan yang telah diperkuat ini adalah program kesehatan ibu dan bayi baru lahir senila 49 juta dollar australia[14].Kevin rudd ingin mengulang masa-masa indah hubungan bilateral dengan indonesia yang akhir-akhir ini memanas karena beberapa kasus yang muncul. Kevin rudd melihat pembangunan yang ada di indonesia meningkat dan menarik perhatiannya.
Sejak krisis ekonomi menimpa indonesia, kevin rudd melihat perkembangan yang signifikan dari indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di asia setelah india, indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di asia. Kerjasama ekonomi indonesia dan australia diperkuat lagi dengan adanya perjanjian kerjasama perdagangan bebas (free trade agreement/fta). Fakta ini pada nantinya bertujuan untuk membantu meningkatkan nilai ekspor barang indonesia ke australia dengan akses pasar yang lebih baik. Produk unggulan indonesia adalah kayu dan kertas, elektronik, produk kimia, dan produk pertanian (kakao dan karet).
Berbagai kebijakan yang di lakukan oleh rudd demi terciptanya kemitraan bagi indonesia memberikan alasan kuat bahwa australia kini lebih serius dalam menjalin hubungan bilateral dengan indonesia. Rudd sendiri dalam kunjungan tahunan kenegaraan pada tahun 2013, mengatakan bahwa presiden yuudhoyono adalah orang yang mampu mengubah ekonomi indonesia semakin berkembang, selama masa kepemimpinannya serta menjadikan ekonomi di indonesia menjadi lebih stabil. Kunjungan kevin rudd ke indonesia pada pertengahan 2013 di bogor, presiden yudhoyono dan pm kevin rudd menyepakati kerjasama ekonomi politik. Dalam pertemuan tersebut presiden yudhoyono menyampaikan, “meski kita meningkatkan produksi dalam negeri tetapi ada kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kita. Dalam konteks itu kita masih menjaga kerja sama dengan australia”
 Indonesia merupakan negara transit bagi manusia perahu/pencari suaka yang hendak berlayar ke negara tujuan mereka, Australia. Sejak Australia dipimpin oleh Tony Abbott terhitung 2013 lalu, pemerintahan Australia memang membuat kebijakan yang sangat keras terhadap penyelesaian masalah manusia perahu. Pemerintahan Abbott sendiri menerjemahkan manusia perahu sebagai isu yang serius bagi keamanan nasional mereka. Meskipun pandangan terhadap Australia diangkat menjadi pertanyaan debat salah satu kandidat, namun nampak jelas bahwa isu mengenai pencari suaka tidak akan menjadi prioritas siapapun yang akan menjadi pemimpin di pemerintah Indonesia empat tahun mendatang. Namun, besar kemungkinan kerjasama manusia perahu ini akan terus berlanjut.
Apalagi bila mengingat kandidat Prabowo/Hatta yang ingin melanjutkan politik luar negeri SBY dimana SBY juga melakukan kerjasama menangani masalah manusia perahu dengan Australia. Jika Jokowi yang terpilih, isu pencari suaka boleh jadi bukan prioritas bagi kebijakan luar negeri Indonesia, akan tetapi, pengamanan perairan Indonesia besar kemungkinan akan lebih ketat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga dengan otomatis pemerintahan Indonesia nanti akan menaruh perhatian terhadap perpindahan imigran ilegal yang melewati perairan Indonesia.Masalah pencari suaka dengan menggunakan perahu sesungguhnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui kerjasama Indonesia dan Australia saja. Australia harus mengajak serta negara asal para imigran untuk mengatasi permasalahan ini. Daripada menuntut Indonesia – yang tanpa masalah pencari suaka saja sudah kerepotan dengan masalah-masalah domestik negara tersebut.
Dalam sektor sumber daya, kini lndonesia mengakui Australia sebagai salah satu pemasok dunia yang terkemuka dari keahlian dan perlengkapan yang paling modern. lndonesia sekarang memandang Australia sebagai suatu negara tambang dan bukan hanya negara yang menghasilkan barang-barang mineral. Hal ini disebabkan oleh kenyataan, Australia sekarang mengekspor perlengkapan pertambangan, teknologi dan jasa ke lndonesia lebih dari 250 juta dollar AS per tahunnya mengherankan bahwa lndonesia memperoleh peringkat pertama oleh industry pertambangan di masa yang akan datang (Jackson. 1996: 12 ,14)[17].
Negara Australia mungkin merupakan negara produsen paling kompetitif di seluruh dunia dalam memproduksi hasil-hasil pertanian, mineral dan energi. Seperti terlihat bahwa sebuah lembaga pendanaan Austarlia menawarkan kualitas pendanaan bagi para pengusaha eksportir lndonesia, hal ini ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan.
Selain kerjasama ekonomi antar kedua Negara bertetangga ini , indonesia – Australia juga mempunyai hubungan kerjasama pendidikan yang membantu factor ekonomi tersebut. Kerjasama dalam bidang pendidikan didasari oleh latar belakang sumber daya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang banyak memiliki perbedaan antara kedua negara, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kesamaan perhatian (common interest) atau kepentingan bersama seperti dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, kepentingan ekonomi, menghindari konflik antara Negara serta perasaan saling mempercayai dan saling menghormati kedua negara dalam aspejk social budaya. Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya), namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses (seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara), serta saling menguntungkan atau mutual benefit yaitu kerjasama memberi manfaat pada kedua negara baik Indonesia dan Australia


BAB V
PENUTUP
1.      Kesimpulan
Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang unik ( Nini Salwa Istiqamah .pdf ) dikatakan demikian karena dalam menjalin kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda di antara keduanya dalam satu sisi kerjasama yang kuat dapat mempererat hubungan di antara kedua negara tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan kerenggangan di antara kedua negara tersebut. Hal ini dapat terjadi di karenakan perbedaan ideologi politik, budaya, dan ras, serta tingkat pembangunan dan teknologi yang sedang berkembang. Pasang surut hubungan kedua negara inilah yang menjadi alasan tersendiri mengapa hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga ini di katakan sebagai hubungan yang unik. Melihat latar belakang masalah tersebut, disini penulis akan membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Australia selama masa Perdana Menteri Kevin Rudd sejak 2007 hingga peralihan kekuasaannya dan persaingannya dengan Julia Gillard yang saling merebutkan kekuasaan meskipun dari partai yang sama yaitu Partai Buruh.
Hasil dari kerjasama bilateral pada umumnya menghasilkan sebuah transaksi yang berulang-ulang melalui aktifitas perdagangan dan investasi. internasional. Ekonomi Politik Internasional dalam Perspektif Liberal Ekonomi Politik Internasional Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang terpisah dalam studi akademisnya namun juga masih memiliki hubungan di antara keduanya. Kebijakan Era pemerintahan Presiden SBY di indonesia dan Kevin Rudd di Australia kerjasama bilateral antar australia dan indonesia juga tidak bisa lepas dari bidang ekonomi, berbagai bentuk kerjasama dimaksudkan untuk kemajuan perekonomian bangsa. Hubungan kerjasama kedua negara kian penting, meningkatnya kerja sama di bidang ekonomi ini bisa di lihat pada tahun 2007-2008, ekspor australia ke indonesia tercatat us$ 4,5 miliar. Impor australia dari indonesia mencapai us$ 5,3 miliar. Indonesia menempati posisi ke-11 sebagai mitra dagang australia, dengan pangsa pasar 2,2 persen. Australia sendiri berada di posisi ke-8 tujuan ekspor indonesia, sedangkan indonesia menempati posisi ke-9.
Sejak krisis ekonomi menimpa indonesia, kevin rudd melihat perkembangan yang signifikan dari indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di asia setelah india, indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di asia. Kerjasama ekonomi indonesia dan australia diperkuat lagi dengan adanya perjanjian kerjasama perdagangan bebas (free trade agreement/fta). Fakta ini pada nantinya bertujuan untuk membantu meningkatkan nilai ekspor barang indonesia ke australia dengan akses pasar yang lebih baik. Produk unggulan indonesia adalah kayu dan kertas, elektronik, produk kimia, dan produk pertanian (kakao dan karet). Indonesia merupakan negara transit bagi manusia perahu/pencari suaka yang hendak berlayar ke negara tujuan mereka, Australia. Sejak Australia dipimpin oleh Tony Abbott terhitung 2013 lalu, pemerintahan Australia memang membuat kebijakan yang sangat keras terhadap penyelesaian masalah manusia perahu.
Pemerintahan Abbott sendiri menerjemahkan manusia perahu sebagai isu yang serius bagi keamanan nasional mereka. Meskipun pandangan terhadap Australia diangkat menjadi pertanyaan debat salah satu kandidat, namun nampak jelas bahwa isu mengenai pencari suaka tidak akan menjadi prioritas siapapun yang akan menjadi pemimpin di pemerintah Indonesia empat tahun mendatang. Namun, besar kemungkinan kerjasama manusia perahu ini akan terus berlanjut. Negara Australia mungkin merupakan negara produsen paling kompetitif di seluruh dunia dalam memproduksi hasil-hasil pertanian, mineral dan energi. Seperti terlihat bahwa sebuah lembaga pendanaan Austarlia menawarkan kualitas pendanaan bagi para pengusaha eksportir lndonesia, hal ini ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan.
Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya), namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses (seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara), serta saling menguntungkan atau mutual benefit yaitu kerjasama memberi manfaat pada kedua negara baik Indonesia dan Australia.
Sejauh hubungan indonesia – Australia dalam perspektif ekonomi politik dalam masa pemerintahan presiden SBY di indonesia dimana SBY juga melakukan kerjasama menangani masalah manusia perahu dengan Australia, jauh lebih berkembang daalam politik luar negeri. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak.
B. Saran
Hubungan bilateral indonesia – Australia dalam perspektif ekonomi politik sejauh ini berkembang pesat, disbanding pada masa jokowi yang mengalami kemerosotan politik luar negeri pasca hukuman mati, membuat hubungan kedua Negara ini terasa renggang walaupun pada akhirnya tetap berjalan dengan seperti biasanya. mengenai fenomena hubungan ekonomi politik, diharapkan lebih terjalin dan erat kerjasamanya baik melalui ekspor-impor, pencarian suaka, serta  di bidang pendidikan. Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya), namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses (seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara), serta saling menguntungkan atau mutual benefit yaitu kerjasama memberi manfaat pada kedua negara baik Indonesia dan Australia.


DAFTAR PUSTAKA
A.    Buku :
Abimanyu, Anggito. 2000. Ekonomi Indonesia Baru Kajian Dan Alternative Solusi Menuju Pemulihan. Jakarta :Pt. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Bakry, Umar Suryadi. 1999. Pengantar Hubungan Internasional. Jakarta : Jayabaya University Press

Chauvel, Richard, Dkk. 2005. Indonesia- Australia Tantangan Dan Kesempatan Dalam Hubungan Politik Bilateral. Jakarta : Granit 2005

Kitley, Philips, Dkk.1989. Australia Di Mata Indonesia. Jakarta : Gramedia

B.     artikel :
http://www.politikluarnegeri indonesia masa sby.html
https://www.academia.edu/9555747/Ekonomi_Politik_Internasional_dalam_PerspektifLiberal
http://whrtinisaputri.blogspot.co.id/2015/06/krisis-ekonomi-pada-masa-pemerintahan.html
http://rodlial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-ekonomi-internasional.html
Hudaidah. 2004. Sejarah Australia dan Oceania. Palembang: FKIP Sejarah Universitas Sriwijaya
http://anis-permata.blogspot.co.id/2014/08/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html

C.     Journal :
Widiyanti, Danar. Jurnal Pendidikan Dan Sejarah Istoria. September 2012, Vol 2. Kebijakan Ekonomi Australia Masa Paul Keating: Hubungannya Dengan Indonesia.Tanggal 26 November. Pukul 15.21 Wib

Istiqamah, Nini Salwah. Skripsi Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi.Ltanggal 26 November 2015. Pukul 15.23 Wib.

Utariah, Dewi. Ekonomi Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri.Pdf.2007. Tanggal 30 N0vember. Pukul 10.52 Wib.

Wiyatiningrum, Dwi Ana. Skripsi Hubungan Bilateral Indonesia Dan Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013). Tanggal 30 November 2015. Pukul 10.59 Wib.
Dampak Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Australia Dalam Bidang Pendidikan Tahun 2003-2008.Pdf.Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 10.55 Wib.

Lisbet. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pascahukuman Mati Chan Dan Sukumaran.Info Singkat Hubungan Internasional Vol. Vii, No. 09/I/P3di/Mei 2015 Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 10.55 Wib.

Wangke, Humprey. Info Singkat Hubungan Internasional Vol. V, No. 17/I/P3di/September/2013
 Prospek Hubungan Indonesia-Australia. Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 10.57 Wib.

Ade Marup Wirasenjaya, M.A. Jurnal Hubungan Internasional | Vol. 5 | No. 2| Oktober 2012 |
Issn 1829-5088.Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 11.32 Wib.

 Hubungan Australia-Indonesia Sebelum Pemerintahan Malcolm Fraser.Pdf. Tanggal 6 Desember 2015. Pukul 14.27 Wib

Puteri, Crista Mc Auliffe Suryo. Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Pemerintah Jhon Howard Dari Partai Koalisi Liberal (1997 – 2007 ) Dan Poemerintah Kevin Rudd Dari Partai Buruh ( 2007 – 2010 ) Skripsi. Tanggal 7 Desember 2015. Pukul 16.03 Wib.

Share this article :

1 comments:

  1. FBS Indonesia Broker Terbaik – Dapatkan Banyak Kelebihan Trading Bersama FBS,bergabung sekarang juga dengan kami
    trading forex fbsindonesia.co.id
    -----------------
    Kelebihan Broker Forex FBS
    1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
    2. SPREAD DIMULAI DARI 0 Dan
    3. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANK LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya

    Buka akun anda di fbsindonesia.co.id
    -----------------
    Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
    Tlp : 085364558922
    BBM : FBSid007

    ReplyDelete

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Contoh -Contoh Proposal - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger