BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Akhir – akhir ini permasalahan yang dihadapi oleh
negara semakin kompleks. Mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan,
kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Diantara isu-isu yang dihadapi oleh
negara-negara di dunia tersebut, isu ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat
penting. Sebab, Masalah ekonomi tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa
akan tetapi menyangkut transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara
lainnya Semakin kompleksnya kebutuhan suatu negara, hampir tidak satupun Negara
mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Sehingga hal yang lazim disaksikan adalah
adanya kerjasama antar negara baik dengan negara tetangga, negara dalam satu
kawasan maupun negara yang ada di kawasan lainnya. Misalnya kerjasama antara
Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang ekonomi politik. Hal ini
dilakukan tentunya untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Hubungan antara Indonesia dan Australia mempunyai
sejarah yang panjang. Dalam beberapa literatur sejarah dijelaskan bahwa para
nelayan Bugis dan Makasar secara teratur berlayar ke perairan Australia sebelah
utara setidaknya sejak tahun 1650. Pelayaran ini dimulai pada masa Kerajaan
Gowa di Makasar tahun 1950an. Para pelaut Makassar dan Bugis ini menyebut Tanah
Arnhem dengan sebutan Marege dan bagian daerah barat laut Australia
mereka sebut Kayu Jawa. Para pelaut yang datang ke Australia tersebut
bertujuan untuk mencari ikan yang akan dibawa pulang ke Indonesia kemudian di
jual kembali maupun diekspor ke negara lain. Orang-orang Aborijin pun banyak
yang bekerja dan ikut berlayar bersama nelayan tradisional Indonesia pada saat
itu. Mereka juga mempelajari dan mengikuti beberapa kebiasaan nelayan
tradisional Indonesia tersebut. Misalnya, cara mengisap tembakau dan menggambar
perahu. hingga saat ini masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang mencari
ikan disekitar perairan Australia[1].
Hubungan
negara bertetangga Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal ini
dipicu oleh berbagai masalah seperti masalah Timor Timur pada 1999, peristiwa
Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan penyadapan yang dilakukan oleh
Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia yang membuat hubungan
bilateral Indonesia-Australia terganggu. Di sisi lain, berbagai bentuk kerja
sama ekonomi, keamanan, pariwisata dan sebagainya menguatkan hubungan bilateral
kedua negara. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang penting bagi
Australia. sebab secara geografis kedua negara tersebut berdekatan. Selain itu,
Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN
sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara
Anggota ASEAN. Meskipun Indonesia hanya berada pada tingkat ke-11 mitra dagang
Australia, Indonesia adalah negara ASEAN terbesar dari segi jumlah populasi dan
luas wilayah sehingga dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi Australia[2]. Australia
memberikan bantuan dalam bidang pendidikan kepada Indonesia dengan jumlah yang
cukup besar. Setiap tahun pemerintah Australia memberikan bantuan kepada lebih
dari 250-300 mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi ke jenjang S2 dan
S3 di Australia. bahkan Australia telah membantu berbagai
pembangunan
infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia.
Cerminan pentingnya Indonesia bagi Australia salah
satunya tergambar dalam buku putih urusan luar negeri dan pertahanan tahun
1997. Buku tersebut menegaskan bahwa hubungan Indonesia Australia selalu
penting. Posisi strategis Indonesia menjembatani rute perdagangan Australia
dengan negara-negara ASEAN. Populasi dan posisi Indonesia di Asia Tenggara
menyebabkan pembangunan kemitraan bilateralnya patut untuk diperhitungkan.
Kerja sama telah berkembang baik dalam bidang ekonomi, teknis, pendidikan dan
budaya yang luas. Indonesia dan Australia sepakat untuk membuka lebar hubungan
kerja sama bilateral kedua negara, baik dalam bidang politik, keamanan,
ekonomi, dan pembangunan. Dengan terbentuknya Free Trade Agreement (FTA)
antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand menjadikan landasan bagi
peningkatan dan penajaman hubungan bilateral perdagangan antara Indonesia dan
Australia dalam kerangka FTA bilateral.
Hubungan
antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang
unik ( Nini Salwa Istiqamah .pdf ) dikatakan demikian karena dalam menjalin
kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda di antara keduanya dalam
satu sisi kerjasama yang kuat dapat mempererat hubungan di antara kedua negara
tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan
kerenggangan di antara kedua negara tersebut. Hal ini dapat terjadi di
karenakan perbedaan ideologi politik, budaya, dan ras, serta tingkat
pembangunan dan teknologi yang sedang berkembang. Pasang surut hubungan kedua
negara inilah yang menjadi alasan tersendiri mengapa hubungan bilateral antara
kedua negara bertetangga ini di katakan sebagai hubungan yang unik. Melihat
latar belakang masalah tersebut, disini penulis akan membahas bagaimana
hubungan antara Indonesia dengan Australia selama masa Perdana Menteri Kevin
Rudd sejak 2007 hingga peralihan kekuasaannya
dan persaingannya dengan Julia Gillard yang saling merebutkan kekuasaan
meskipun dari partai yang sama yaitu Partai Buruh.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh
penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Hubungan bilateral
Australia – indonesia dalam perspektif hubungan ekonomi politik , maka dapat
dirumuskan identifikasi permasalahan mengenai hubungan bilateral tersebut yang
ada dalam penelitian ini adalah berbicara tentang sejauh mana segala kebijakan
– kebijakan yang telah dibuat dalam hubungan bilateral indonesia – australia
pada masa tahun 2007 sampai tahun 2013 atau di masa pemerintahan presiden
Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo bambang yudhiyono.
C.
Batasan masalah
Untuk
membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasannya
maka penulis memberikan batasan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka di
dalam penelitian atau makalah ini penulis hanya membuat batasan masalah
terhadap perspektif hubungan bilateral indonesia – Australia dalam hubungan
ekonomi politik sejauh tentang kerjasama
kedua Negara baik pada masa pemerintahan presiden SBY dan pemerintahan di
Negara Australia. penulis membuat batasan ini karena disangkutpautkan dengan
kebijakan ekonomi politik luar negeri dengan Australia pada saat ini.
D.
Rumusan masalah
Setelah dijelaskan identifikasi dan batasan masalah
pada penelitian penulis, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah antara
lain :
a.
Bagaimana hubungan
bilateral indonesia – australia pada dewasa ini ?
b.
Bagaimana
kebijakan yang dibuat indonesia – australia dalam hubungan bilateral ekonomi
politik ?
E.Tujuan Penelitian
Secara garis besar, tujuan penelitian ini
dimaksudkan untuk :
1.
Mengetahui kebijakan yang dibuat indonesia – australia dalam menjalin hubungan
bilateral ekonomi politik.
2.
Mengetahui bagaimana hubungan bilateral indonesia – australia pada dewasa ini.
3.Menganalisis
Prospek kerjasama Australia-Indonesia dalam hubungan bilateral ekonomi politik.
F.Manfaat
penelitian
Dengan adanya hasil penelitian ini, maka penelitian
ini diharapkan :
1.
Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan
Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji Hubungan Kerjasama
Indonesia-Australia dalam bidang ekonomi politik
2.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi,
pembelajaran dan pertimbangan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional
utamanya dalam kajian kerjasama bilateral antara 2 (dua) Negara.
3.
Penelitian memberikan gambaran dan wawasan lebih luas lagi terutama dalam
ekonomi politik luar negeri dalam hubungan internasional hubungan bilateral
khususnya antara dua Negara tetangga ini.
BAB
II
KAJIAN
PUSTAKA
A.Kerangka
Teoritis
Dalam mengkaji hubungan kerjasama bilateral
Indonesia dan Australia tentunya dibutuhkan konsep dan teori untuk
menganalisis. Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori
kerjasama internasional. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa hampir
semua negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga perlu
bekerja sama dengan Negara lain. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi
Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama internasional merupakan suatu
keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi bertambah kompleksnya
kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional”.Kerjasama dalam konteks
hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama
multilateral.
Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam
bidang-bidang tertentu. Kerjasama bilateral antara dua negara juga mempunyai
prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati
satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing.
Sedangkan kerjasama multilateral adalah
kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau beberapa negara.
Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia merupakan salah satu bentuk
hubungan bilateral. Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan
bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan
yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak
atau dua Negara”.
Sedangkan Juwondo mendefinisikan hubungan bilateral sebagai berikut : Hubungan
bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan
dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai
kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan
atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan
nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu. Hubungan
bilateral memiliki beberapa kelebihan antara lain kerjasama ini cenderung mudah
dilakukan karena negara yang terlibat hanya 2 (dua) dan aturan tidak begitu
kompleks. Hasil dari kerjasama bilateral pada umumnya menghasilkan sebuah
transaksi yang berulang-ulang melalui aktifitas perdagangan dan investasi.
internasional. Secara umum, Dalam ekonomi politik internasional dijelaskan
mengenai motivasi pemberian bantuan luar negeri ini, seperti dikutip dalam buku
Ekonomi Politik Internasional: Studi Pengenalan Umum, Yanuar
Ikbar mengatakan bahwa alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau
institusi tertentu, terutama adalah self interest politik, strategi dan ekonomi.
Sekalipun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral, bantuan kemanusiaan
atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan
pihak lain. Namun demikian sulit ditemukan bukti-bukti sejarah perkembangan
bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan bahwa negara donor
atau institusi-institusi kredit internasional membantu tanpa mengharapkan keuntungan
tertentu.
Kerjasama internasional
dapat terjadi karena setiap negara tidak bisa hidup sendiri, sehingga setiap
negara akan menjalin kerja sama dengan cara tukar-menukar barang produksi. Kerjasama internasional
merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi antarnegara. Setiap negara di
dunia semakin sadar akan perlunya kerja sama antarbangsa, tidak hanya terbatas
pada perdagangan saja, akan tetapi meluas pada usaha-usaha untuk ikut aktif
dalam pembangunan ekonomi. Atas kesadaran tersebut, maka banyak muncul
bermacam-macam lembaga kerja sama ekonomi baik dalam bentuk bilateral regional,
maupun internasional. Ekonomi internasional adalah ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara
negara-negara di dunia, baik dari
segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi
Internasional adalah Sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan
menganalisis tentang transaksi dan permasalahan Ekonomi Internasional
(Eksport-Import) yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta
organisasi ekonomi (Swasta maupun Pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar
negara.
B. Kerangka
Berpikir
Dalam
penelitian ini menggunakan konsep dan teori kerjasama internasional antara
indonesia – Australia dalam hubungan bilateral khususnya bagian ekonomi politik
antar dua Negara bertetangga ini. Banyak orang yang selama ini salah memahami
ekonomi politik, seolah-olah ekonomi politik itu sama dengan politik ekonomi.
Bahkan cenderung dalam pendefinisian ekonomi politik diartikan secara kata
perkata atau digunakan untuk menganalisa dua bidang kajian yaitu ekonomi dan
politik. Padahal analisa ekonomi politik bukanlah analisa yang mendikotomikan
antara ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Wilayah
kajian ekonomi dan politik terpisah jauh sehingga sulit untuk menyatukan dua
bidang tersebut. Menurut Erani perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi
politik dan ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan
yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan
akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya ekonomi murni menganggap
struktur kekuasaan didalam masyarakat adalah given. Merujuk dari apa yang
dipaparkan oleh Erani maka dapat di simpulkan bahwa ekonomi poitik memiliki
cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni.
Ekonomi Politik Internasional dalam Perspektif
Liberal Ekonomi Politik Internasional Ekonomi dan politik merupakan dua hal
yang terpisah dalam studi akademisnya namun juga masih memiliki hubungan di
antara keduanya. Politik seringkali dipengaruhi oleh aspek ekonomi dalam setiap
pengambilan kebijakannya, begitu pula ekonomi yang tidak bisa lepas dari faktor
politik dalam eksistensinya di suatu wilayah. International Political Economy
atau Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan sebuah studi yang berkembang
pada pertengahan kedua abad XX. Studi ini mengaitkan celah antara ekonomi dan
politik dengan referensi khusus untuk struktur, proses, dan interaksi dalam
level internasional (Evans & Newnham, 1998, hal. 271). EPI kontemporer
didefinisikan sebagai hasil interaksi antara lingkungan politik dan ekonomi
yang melibatkan aktor-aktor negara dan non-negara pada tingkat nasional dan
tingkat internasional (Leiteritz, 2005, hal. 53).
Ekonomi dalam kerangka ideologisnya menentukan
perspektif pertentangan bahwa individu harus memiliki kaitan dengan implikasi
sistem pasar bagi masyarakat domestik dan internasional. Dari sini kemudian
dikembangkan pendekatan dan teori untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam
studi EPI. Para penstudi menghasilkan banyak teori untuk menjelaskan hubungan
antara ekonomi dan politik, dengan empat pendekatan besar, yaitu merkantilisme,
liberalisme, reformatif, dan Marxisme. Selain ini, ada pendekatan-pendekatan
lain yang juga bisa menafsirkan fenomena interseksi ekonomi dan politik. Ideologi
liberalisme yang berpandangan positif terhadap manusia mengilhami teori
liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith
memiliki asumsi bahwa ekonomi dan politik ada dalam lingkaran yang berbeda dan
oleh karenanya pasar seharusnya tidak diintervensi oleh politik (Gilpin,
1987, hal. 26). Ekonomi liberal merupakan doktrin
dan serangkaian prinsip dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
individu (Gilpin, 1987, hal. 27).
Karena
itu menurut Caporaso ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara
konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan
antara dua jenis telaah yang berbeda. Karena itu secara umum kajian ekonomi
politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik , baik yang
menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh masyarakat maupun yang di introdusir oleh pemerintah. Karena itu
harus dipahami bahwa pendekatan ini meletakan bidang politik subordinat
terhadap ekonomi, artinya bahwa instrument-instrumen ekonomi seperti mekanisme
pasar, harga dan investasi dianalisa dengan mempergunakan setting politik
dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Ekonomi politik
percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi,
sebaliknya ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan didalam masyarakat
adalah given. Merujuk dari apa yang dipaparkan oleh Erani maka dapat di
simpulkan bahwa ekonomi poitik memiliki cara pandang yang berbeda dengan
ekonomi murni. Karena itu menurut Caporaso ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi
disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang
sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.[8]
Sejalan
dengan Erani, Rachbini menegaskan bahwa yang dipelajari dalam ilmu ekonomi
politik adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai
instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi.
Proses ekonomi dengan pendekatan seting politik ini tidak bisa dilakukan dengan
pendekatan politik maupun pendekatan ekonomi. Fokus dari studi ekonomi politik
adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji
menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi
dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah
ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan
aspek politik.. Pendekatan ekonomi politik yang lebih komprehensif ini justru
menjadi daya tarik tersendiri bagi ilmu ekonomi politik. Bahkan banyak pakar
yang menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam
menganalisa peristiwa dan fenomena yang tinggi kadar campuran ekonomi dan
politiknya.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metodologi
Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif
yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan kembali bagaimana hubungan
bilateral antar Australia- RI dalam perspektif hubungan ekonomi politik dengan
batasan pada pemerintahan presiden SBY di indonesia ( 2007- 2010 ) dimana menurut
cresswell (1998) pendekatan kualitatif adalah suatu peoses penelitian dan
pemahaman yang berdasarkan fenomena alam dan masalah manusi. Karena metode
penelitian kualitatif lebih bersifat pengujian dan pengembangan maka
pengumpulan data bisa dengan wawancara ataupun observatif partisipatif.
Dan dalam penyelesaian hasil penelitian ini, penulis
mengandalkan data – data primer dan sekunder sebagai acuan yaitu data – data
yang yang sudah dipublikasi oleh pihak atau instansi lain. Data ini dilakukan
dengan studi kepustakaan untuk dapat lebih memahami tentan hubungan kedua
Negara bertetangga ini pada masa pemerintahan SBY di indonesia dan Kevin Rudd
di Australia. Sumber – sumber tersebut dapat berupa jurnal , buku- buku yang
berhubungan dengan topic, serta artikel – artikel yang mendukung, kemudian dari
internet dan berita serta penerbit – penerbit lainnya.
B. Tehnik
Pengumpulan Data
Di
dalam penelitian kualitatif terdapat latar belakan masalah yang diteliti dan
alasan penelitian dilakukan, jadwal penelitian, tehnik pengumpulan data ,
rancangan prosedur analisa data, dsb. Tehnik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari
penelitian itu sendiri yaitu untuk memperoleh data. Dengan demikian tanpa pengumpulan
data , peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standart yang
ditetapkan. adapun tehnik pengumpulan data di penelitian ini ialah dengan
menyatukan data – data kepustakaan baik dari satu universitas hingga ke
universitas lainnya untuk mencari sumber yang lebih banyak lagi, serta data
dari artikel dan journal.
C. Variabel
Penelitian
Variabel
penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah variabel dependent
dan independent. dimana pada penelitian ini, penulis tidak hanya mengkaji tentang
bagaimana kerjasama kedua Negara tersebut tetapi juga di sangkutpautkan dengan
pada masa- masa pemimpin yang memengang kekuasaan dewasa ini, atau membahas
juga perkembangan nya ataupun perbedaan yang terjadi.
D. Tehnik
Anaslisis Data
Teknik
analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik analisis data yang
bersifat kualitatif. Dengan teknik ini, data yang relevan dikumpulkan kemudian
sianalisis secara kualitatif atau studi literatur yakni dengan menghubungkan
fenomena-fenomena yang satu dengan yang lainnya untuk menarik kesimpulan.
BAB IV
ANALISIS PEMBAHASAN
Politik luar negeri suatu bangsa
dilakukan dalam rangka meraih tujuan nasionalnya (Morgenthou, 1993). Ini
biasanya dicapai melalui berbagai instrumen kebijakan luar negeri, dan di era
globalisasi seperti sekarang, efektivitas politik luar negeri suatu bangsa
beserta instrumen kebijakan yang menopangnya tidak lagi ditentukan oleh
kekuatan-kekuatan konvensional, tetapi juga aktor-aktor baru yang melampaui
lintas batas global. Di sini, ada batas-batas dalam system politik yang berasal
dari lingkungan internasional dan global (Winarno, 2008) yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap “kinerja” sistem politik.
Indonesia dan Australia adalah dua negara dalam dua
benua yang berbeda, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sendiri
merupakan bagian dari Benua Asia yang terdiri dari berbagai pulau dan membentuk
sebuah negara dengan jumlah penduduk ratusan juta orang, lain halnya dengan
Australia yang merupakan benua yang berbentuk pulau yang memiliki wilayah yang
luas dan terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit
oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan. Indonesia memang memberi kesan khusus di
bidang ekonomi, di antaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pesat yang
terjadi pada l5 tahun terakhir sebelum terkena krisis moneter, kesempatan kerja
yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut dan sebagai akibatnya
meningkatkan taraf kehidupan. Khu:us hubungan perdagangan bilateral Australia dengan
lndonesia, nilainya telah mencapai 3 miliar dollar Australia atau sekitar 462
triliun rupiah.
Australia dan Indonesia adalah anggota Perserikatan
Bangsa-bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya seperti komisi
ekonomi untuk Asia dan Timur dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Kedua negara
tersebut sudah dipilih sebagai anggota bukan parlemen Dewan Keamanan PBB untuk
tahun 1973/1975. Ekonomi dapat berpengaruh dalam politik internasional, tidak
hanya melalui bantuan luar negeri, namun menurut Holstiada
beberapa teknik yang mampu mengubah sikap suatu negara terhadap negara lain
seperti berikut ini :
1.Bea.
Hampir semua barang buatan luar negeri yang dijual di dalam negeri akan
dikenakan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, melindungi pengusaha
dalam negeri dari persaingan dengan barang asal luar negeri, atau alasan
ekonomi dalam negeri lainnya. Bea bisa digunakan secara efektif sebagai
perangkat pembujuk atau sangsi, pada saat negara berusaha
memperoleh
atau kehilangan pasaran penting untuk produk dalam negerinya yang disebabkan
manipulasi fluktuasi.
2. Kuota. Untuk mengawasi
impor beberapa jenis barang komoditi, pemerintah akan menetapkan kuota
(penjatahan) daripada menentukan bea masuk (bea bisa ditetapkan untuk jenis
barang yang masuk atas dasar kuota). Berdasarkan kebijakan seperti itu, para supplier
biasanya mengirim barangnya dengan harga yang layak, tetapi diizinkan
menjual barangnya dalam jumlah tertentu.
3. Boikot. Boikot
perdagangan dilakukan oleh pemerintah dengan menghapuskan impor, baik barang
komoditi tertentu atau semua jenis barang ekspor yang dijual oleh negara yang
dijadikan sasaran kebijakan boikot. Pemerintah yang tidak memiliki perusahaan
negara, biasanya akan melakukan boikot dengan mengharuskan importir swasta
memperoleh surat izin untuk membeli barang komoditi dari negara yang diboikot.
Jika importir tidak mengikuti keharusan tersebut, setiap barang yang dibeli
dari luar negeri akan disita dan importir tersebut bisa dituntut.
4. Embargo. Pemerintah yang berusaha
mencabut barang impor dari Negara tertentu, akan melarang para pengusaha dalam
negeri melakukan transaksi dengan lembaga perdagangan dari negara yang
dikenakan embargo. Tindakan embargo dapat dilakukan terhadap jenis barang
tertentu, seperti komoditi strategis atau seluruh jenis barang yang biasa
dijual oleh para pengusaha dalam negeri ke negara yang dikenakan embargo.
Salah satu tantangan yang muncul dalam hubungan
kedua negara adalah bagaimana kedua negara menghormati apa yang termaksud dalam
Lombok Treaty serta nelayan Indonesia yang kerap kali di tangkap di perairan
Australia. selain itu, titik terlemah dari hubungan Indonesia dan Australia
sebenarnya terletak pada hubungan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan Ikarar
Nusa Bakti, alasan mengapa titik terlemah hubungan kedua negara adalah bidang
ekonomi karena keduanya belum berimbang dalam bidang perdagangan. Indonesia
masih mengalami defisit dalam hal perdagangan dengan Australia. Indonesia
merupakan tujuan Ekspor kedealapan bagi Australia, sementara Australia hanya
berada di urutan kesebelas tujuan ekspor Indonesia.Hal
tersebut di atas menjadi peluang untuk mencari terobosan baru dalam bidang
ekonomi yang dapat menjadi perekat hubungan kedua negara. peluang kerjasama
Indonesia-Australia juga masih terbuka lebar dalam bidang ekonomi,
social-budaya, pendidikan dan sebagainya.
Kebijakan
Era pemerintahan Presiden SBY di indonesia dan Kevin Rudd di Australia
kerjasama bilateral antar australia dan indonesia juga tidak bisa lepas dari
bidang ekonomi, berbagai bentuk kerjasama dimaksudkan untuk kemajuan
perekonomian bangsa. Hubungan kerjasama kedua negara kian penting, meningkatnya
kerja sama di bidang ekonomi ini bisa di lihat pada tahun 2007-2008, ekspor
australia ke indonesia tercatat us$ 4,5 miliar. Impor australia dari indonesia
mencapai us$ 5,3 miliar. Indonesia menempati posisi ke-11 sebagai mitra dagang
australia, dengan pangsa pasar 2,2 persen. Australia sendiri berada di posisi
ke-8 tujuan ekspor indonesia, sedangkan indonesia menempati posisi ke-9.
Tsunami
yang melanda nangroe aceh darussalam (nad) memberikan kerugian yang sangat
banyak bagi indonesia, pembangunan demi pembangunan dilakukan oleh indonesia
secara bertahap. Era kevin rudd, australia akan membantu meneguhkan penguatan
pembangunan lima tahun dengan indonesia untuk membantu menangani kemiskinan dan
memajukan perdamaian, stabilitas, serta kemamuran kawasan. Program pertama yang
didanai dalam kemitraan pembangunan yang telah diperkuat ini adalah program
kesehatan ibu dan bayi baru lahir senila 49 juta dollar australia[14].Kevin
rudd ingin mengulang masa-masa indah hubungan bilateral dengan indonesia yang
akhir-akhir ini memanas karena beberapa kasus yang muncul. Kevin rudd melihat
pembangunan yang ada di indonesia meningkat dan menarik perhatiannya.
Sejak
krisis ekonomi menimpa indonesia, kevin rudd melihat perkembangan yang
signifikan dari indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Indonesia adalah
negara demokrasi terbesar di asia setelah india, indonesia juga merupakan
negara dengan penduduk muslim terbesar di asia. Kerjasama ekonomi indonesia dan
australia diperkuat lagi dengan adanya perjanjian kerjasama perdagangan bebas (free
trade agreement/fta). Fakta ini pada nantinya bertujuan untuk membantu
meningkatkan nilai ekspor barang indonesia ke australia dengan akses pasar yang
lebih baik. Produk unggulan indonesia adalah kayu dan kertas, elektronik, produk
kimia, dan produk pertanian (kakao dan karet).
Berbagai
kebijakan yang di lakukan oleh rudd demi terciptanya kemitraan bagi indonesia
memberikan alasan kuat bahwa australia kini lebih serius dalam menjalin
hubungan bilateral dengan indonesia. Rudd sendiri dalam kunjungan tahunan
kenegaraan pada tahun 2013, mengatakan bahwa presiden yuudhoyono adalah orang
yang mampu mengubah ekonomi indonesia semakin berkembang, selama masa
kepemimpinannya serta menjadikan ekonomi di indonesia menjadi lebih stabil. Kunjungan
kevin rudd ke indonesia pada pertengahan 2013 di bogor, presiden yudhoyono dan
pm kevin rudd menyepakati kerjasama ekonomi politik. Dalam pertemuan tersebut
presiden yudhoyono menyampaikan, “meski kita meningkatkan produksi dalam negeri
tetapi ada kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kita. Dalam konteks itu
kita masih menjaga kerja sama dengan australia”
Indonesia merupakan negara transit bagi
manusia perahu/pencari suaka yang hendak berlayar ke negara tujuan mereka,
Australia. Sejak Australia dipimpin oleh Tony Abbott terhitung 2013 lalu,
pemerintahan Australia memang membuat kebijakan yang sangat keras terhadap
penyelesaian masalah manusia perahu. Pemerintahan Abbott sendiri menerjemahkan
manusia perahu sebagai isu yang serius bagi keamanan nasional mereka. Meskipun
pandangan terhadap Australia diangkat menjadi pertanyaan debat salah satu
kandidat, namun nampak jelas bahwa isu mengenai pencari suaka tidak akan
menjadi prioritas siapapun yang akan menjadi pemimpin di pemerintah Indonesia
empat tahun mendatang. Namun, besar kemungkinan kerjasama manusia perahu ini
akan terus berlanjut.
Apalagi
bila mengingat kandidat Prabowo/Hatta yang ingin melanjutkan politik luar
negeri SBY dimana SBY juga melakukan kerjasama menangani masalah manusia perahu
dengan Australia. Jika Jokowi yang terpilih, isu pencari suaka boleh jadi bukan
prioritas bagi kebijakan luar negeri Indonesia, akan tetapi, pengamanan
perairan Indonesia besar kemungkinan akan lebih ketat dibandingkan pemerintahan
sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk menjadikan negara
Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga dengan otomatis pemerintahan
Indonesia nanti akan menaruh perhatian terhadap perpindahan imigran ilegal yang
melewati perairan Indonesia.Masalah pencari suaka dengan menggunakan perahu
sesungguhnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui kerjasama Indonesia dan
Australia saja. Australia harus mengajak serta negara asal para imigran untuk
mengatasi permasalahan ini. Daripada menuntut Indonesia – yang tanpa masalah
pencari suaka saja sudah kerepotan dengan masalah-masalah domestik negara
tersebut.
Dalam
sektor sumber daya, kini lndonesia mengakui Australia sebagai salah satu
pemasok dunia yang terkemuka dari keahlian dan perlengkapan yang paling modern.
lndonesia sekarang memandang Australia sebagai suatu negara tambang dan bukan
hanya negara yang menghasilkan barang-barang mineral. Hal ini disebabkan oleh
kenyataan, Australia sekarang mengekspor perlengkapan pertambangan, teknologi
dan jasa ke lndonesia lebih dari 250 juta dollar AS per tahunnya mengherankan
bahwa lndonesia memperoleh peringkat pertama oleh industry pertambangan di masa
yang akan datang (Jackson. 1996: 12 ,14)[17].
Negara
Australia mungkin merupakan negara produsen paling kompetitif di seluruh dunia
dalam memproduksi hasil-hasil pertanian, mineral dan energi. Seperti terlihat
bahwa sebuah lembaga pendanaan Austarlia menawarkan kualitas pendanaan bagi
para pengusaha eksportir lndonesia, hal ini ditujukan untuk meningkatkan volume
perdagangan.
Selain kerjasama ekonomi antar kedua
Negara bertetangga ini , indonesia – Australia juga mempunyai hubungan kerjasama
pendidikan yang membantu factor ekonomi tersebut. Kerjasama
dalam bidang pendidikan didasari oleh latar belakang sumber daya (fisik-geografis,
sosial, ekonomi) yang banyak memiliki perbedaan antara kedua negara, sehingga
dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kesamaan perhatian (common
interest) atau kepentingan bersama seperti dalam menjaga stabilitas
keamanan kawasan, kepentingan ekonomi, menghindari konflik antara Negara serta
perasaan saling mempercayai dan saling menghormati kedua negara dalam aspejk
social budaya. Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi
(seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya),
namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan
bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya
akses (seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara), serta
saling menguntungkan atau mutual benefit yaitu kerjasama memberi manfaat
pada kedua negara baik Indonesia dan Australia
BAB
V
PENUTUP
1. Kesimpulan
Hubungan
antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang
unik ( Nini Salwa Istiqamah .pdf ) dikatakan demikian karena dalam menjalin
kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda di antara keduanya dalam
satu sisi kerjasama yang kuat dapat mempererat hubungan di antara kedua negara
tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan
kerenggangan di antara kedua negara tersebut. Hal ini dapat terjadi di
karenakan perbedaan ideologi politik, budaya, dan ras, serta tingkat
pembangunan dan teknologi yang sedang berkembang. Pasang surut hubungan kedua
negara inilah yang menjadi alasan tersendiri mengapa hubungan bilateral antara
kedua negara bertetangga ini di katakan sebagai hubungan yang unik. Melihat
latar belakang masalah tersebut, disini penulis akan membahas bagaimana
hubungan antara Indonesia dengan Australia selama masa Perdana Menteri Kevin
Rudd sejak 2007 hingga peralihan kekuasaannya
dan persaingannya dengan Julia Gillard yang saling merebutkan kekuasaan
meskipun dari partai yang sama yaitu Partai Buruh.
Hasil
dari kerjasama bilateral pada umumnya menghasilkan sebuah transaksi yang
berulang-ulang melalui aktifitas perdagangan dan investasi. internasional. Ekonomi Politik Internasional dalam Perspektif Liberal Ekonomi Politik
Internasional Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang terpisah dalam studi
akademisnya namun juga masih memiliki hubungan di antara keduanya. Kebijakan
Era pemerintahan Presiden SBY di indonesia dan Kevin Rudd di Australia
kerjasama bilateral antar australia dan indonesia juga tidak bisa lepas dari
bidang ekonomi, berbagai bentuk kerjasama dimaksudkan untuk kemajuan
perekonomian bangsa. Hubungan kerjasama kedua negara kian penting, meningkatnya
kerja sama di bidang ekonomi ini bisa di lihat pada tahun 2007-2008, ekspor
australia ke indonesia tercatat us$ 4,5 miliar. Impor australia dari indonesia
mencapai us$ 5,3 miliar. Indonesia menempati posisi ke-11 sebagai mitra dagang
australia, dengan pangsa pasar 2,2 persen. Australia sendiri berada di posisi
ke-8 tujuan ekspor indonesia, sedangkan indonesia menempati posisi ke-9.
Sejak
krisis ekonomi menimpa indonesia, kevin rudd melihat perkembangan yang
signifikan dari indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Indonesia adalah
negara demokrasi terbesar di asia setelah india, indonesia juga merupakan
negara dengan penduduk muslim terbesar di asia. Kerjasama ekonomi indonesia dan
australia diperkuat lagi dengan adanya perjanjian kerjasama perdagangan bebas (free
trade agreement/fta). Fakta ini pada nantinya bertujuan untuk membantu
meningkatkan nilai ekspor barang indonesia ke australia dengan akses pasar yang
lebih baik. Produk unggulan indonesia adalah kayu dan kertas, elektronik,
produk kimia, dan produk pertanian (kakao dan karet). Indonesia merupakan
negara transit bagi manusia perahu/pencari suaka yang hendak berlayar ke negara
tujuan mereka, Australia. Sejak Australia dipimpin oleh Tony Abbott terhitung
2013 lalu, pemerintahan Australia memang membuat kebijakan yang sangat keras
terhadap penyelesaian masalah manusia perahu.
Pemerintahan
Abbott sendiri menerjemahkan manusia perahu sebagai isu yang serius bagi
keamanan nasional mereka. Meskipun pandangan terhadap Australia diangkat
menjadi pertanyaan debat salah satu kandidat, namun nampak jelas bahwa isu
mengenai pencari suaka tidak akan menjadi prioritas siapapun yang akan menjadi
pemimpin di pemerintah Indonesia empat tahun mendatang. Namun, besar
kemungkinan kerjasama manusia perahu ini akan terus berlanjut. Negara Australia
mungkin merupakan negara produsen paling kompetitif di seluruh dunia dalam
memproduksi hasil-hasil pertanian, mineral dan energi. Seperti terlihat bahwa
sebuah lembaga pendanaan Austarlia menawarkan kualitas pendanaan bagi para
pengusaha eksportir lndonesia, hal ini ditujukan untuk meningkatkan volume
perdagangan.
Kerjasama
tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan
fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya), namun bisa pula dalam
bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan
kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses (seperti untuk
lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara), serta saling menguntungkan
atau mutual benefit yaitu kerjasama memberi manfaat pada kedua negara
baik Indonesia dan Australia.
Sejauh
hubungan indonesia – Australia dalam perspektif ekonomi politik dalam masa
pemerintahan presiden SBY di indonesia dimana SBY juga melakukan kerjasama
menangani masalah manusia perahu dengan Australia, jauh lebih berkembang daalam
politik luar negeri. Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak.
B.
Saran
Hubungan bilateral indonesia – Australia dalam
perspektif ekonomi politik sejauh ini berkembang pesat, disbanding pada masa
jokowi yang mengalami kemerosotan politik luar negeri pasca hukuman mati,
membuat hubungan kedua Negara ini terasa renggang walaupun pada akhirnya tetap
berjalan dengan seperti biasanya. mengenai fenomena hubungan ekonomi politik,
diharapkan lebih terjalin dan erat kerjasamanya baik melalui ekspor-impor,
pencarian suaka, serta di bidang
pendidikan. Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa
materi (seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi
lainnya), namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan
hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara),
bertambahnya akses (seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua
negara), serta saling menguntungkan atau mutual benefit yaitu kerjasama
memberi manfaat pada kedua negara baik Indonesia dan Australia.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku :
Abimanyu, Anggito. 2000. Ekonomi Indonesia Baru Kajian Dan Alternative Solusi Menuju Pemulihan.
Jakarta :Pt. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
Bakry, Umar Suryadi. 1999. Pengantar Hubungan Internasional. Jakarta : Jayabaya University
Press
Chauvel, Richard, Dkk. 2005. Indonesia- Australia Tantangan Dan Kesempatan Dalam Hubungan Politik
Bilateral. Jakarta : Granit 2005
Kitley, Philips, Dkk.1989. Australia Di Mata Indonesia. Jakarta : Gramedia
B.
artikel :
http://www.politikluarnegeri
indonesia masa sby.html
https://www.academia.edu/9555747/Ekonomi_Politik_Internasional_dalam_PerspektifLiberal
http://whrtinisaputri.blogspot.co.id/2015/06/krisis-ekonomi-pada-masa-pemerintahan.html
http://rodlial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-ekonomi-internasional.html
Hudaidah.
2004. Sejarah Australia dan Oceania.
Palembang: FKIP Sejarah Universitas Sriwijaya
http://anis-permata.blogspot.co.id/2014/08/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html
C. Journal :
Widiyanti, Danar. Jurnal Pendidikan
Dan Sejarah Istoria. September 2012, Vol 2. Kebijakan Ekonomi Australia Masa Paul Keating: Hubungannya Dengan
Indonesia.Tanggal 26 November. Pukul 15.21 Wib
Istiqamah, Nini Salwah. Skripsi Kerjasama Australia-Indonesia Dalam
Bidang Ekspor Impor Daging Sapi.Ltanggal 26 November
2015. Pukul 15.23 Wib.
Utariah,
Dewi. Ekonomi Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri.Pdf.2007. Tanggal 30 N0vember. Pukul 10.52 Wib.
Wiyatiningrum, Dwi Ana. Skripsi Hubungan Bilateral Indonesia Dan Australia Pada Masa Perdana
Menteri Kevin Rudd (2007-2013). Tanggal 30 November 2015. Pukul 10.59 Wib.
Dampak Kerjasama Antara Pemerintah
Indonesia Dengan Pemerintah Australia Dalam Bidang Pendidikan Tahun
2003-2008.Pdf.Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 10.55
Wib.
Lisbet.
Dinamika Hubungan Bilateral
Indonesia-Australia Pascahukuman Mati Chan Dan Sukumaran.Info Singkat Hubungan
Internasional Vol. Vii, No. 09/I/P3di/Mei 2015 Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 10.55 Wib.
Wangke, Humprey. Info Singkat Hubungan Internasional Vol. V,
No. 17/I/P3di/September/2013
Prospek Hubungan Indonesia-Australia.
Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 10.57 Wib.
Ade Marup Wirasenjaya, M.A. Jurnal
Hubungan Internasional | Vol. 5 | No. 2| Oktober 2012 |
Issn 1829-5088.Tanggal 2 Desember 2015. Pukul 11.32 Wib.
Hubungan Australia-Indonesia Sebelum
Pemerintahan Malcolm Fraser.Pdf. Tanggal 6 Desember 2015. Pukul 14.27 Wib
Puteri, Crista Mc Auliffe Suryo. Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap
Indonesia: Pemerintah Jhon Howard Dari Partai Koalisi Liberal (1997 – 2007 )
Dan Poemerintah Kevin Rudd Dari Partai Buruh ( 2007 – 2010 ) Skripsi.
Tanggal 7 Desember 2015. Pukul 16.03 Wib.
0 comments:
Post a Comment